SURAT EDARAN MENGENAI SIUPAL DAN SIOPSUS SUMBER WWW.DITLALA.ORG 18 DES 2014

SURAT EDARAN

No. Um. 003/99/15/DTPL-14

TENTANG

EVALUASI PEMEGANG

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) DAN

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)

1. Menindak lanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

2. Dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan angkutan laut dan armada nasional pemegang Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu melaksanakan evaluasi data administrasi dan teknis yang tujuannya untuk memperoleh validasi data-data terbaru yang meliputi :

a. Maksud dan tujuan, susunan direksi, domisili, NPWP perusahaan;

b. Data perusahaan dan armadanya (spesifikasi kapal milik terakhir);

c. Modal dasar Perusahaan;

d. Peralihan kepemilikan saham asing;

e. Laporan tahunan;

f. Laporan menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT 750 ke atas.

3. Terkait dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, setiap penyelenggara pelabuhan/Unit Pelaksana Teknis, agar menyampaikan Surat Edaran ini dan mendata ulang serta memberitahukan kepada pemegang SIUPAL dan SIOPSUS untuk melaporkan data administrasi dan teknis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut .

4. Pelaksanaan evaluasi terhadap pemegang Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) akan dilakukan secara serentak sejak diterbitkan Surat Edaran ini. Apabila hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan pemegang SIUPAL dan SIOPSUS akan dilakukan penerbitan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115.

5. Berkaitan dengan butir 4 (empat) di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013, dalam pasal 69 butir (6) pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, sebagai bukti hasil perusahaan yang telah dievaluasi, pada lembar belakang dokumen SIUPAL/SIOPSUS akan dibubuhkan nama, tanda tangan petugas evaluasi yang diberi stempel Perhubungan dan tanggal pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

6. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Capt. BOBBY R. MAMAHIT

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19560912 198503 1 002